www.indofakta.id – Berita terkini dari Bekasi menunjukkan bahwa anggota DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil Syaikhu, mengingatkan pentingnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan di kawasan Jalan K.H. Muchtar Tabrani. Menghadapi banyak keluhan dari warga setempat terkait proyek pemindahan kabel utilitas, ia meminta agar kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan yang terkena dampak setelah pekerjaan selesai.
Banyak pengendara mengalami kesulitan karena adanya bekas galian yang tidak ditutup dengan baik, bahkan menyebabkan beberapa kendaraan besar terperosok. Kamil menegaskan bahwa insiden ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang lebih serius.
Dalam pernyataannya, ia mengajak pengguna jalan untuk lebih berhati-hati saat melintas di area tersebut. Selain itu, ia juga mendorong kontraktor untuk segera menutup galian dan memperbaiki permukaan jalan setelah proyek selesai agar tidak ada lagi ancaman bagi pengendara.
Kamil menekankan pentingnya pengawasan dari pemerintah dan dinas terkait untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini sangat krusial agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Sebagai seorang politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia mendukung inisiatif pemindahan kabel dari atas tanah ke bawah tanah. Kamil berpendapat bahwa meskipun ada beberapa titik yang telah diperbaiki, semua bagian yang terdampak perlu ditangani secara profesional dan maksimal oleh pihak terkait.
Apresiasi pada Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian
Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola keuangan daerahnaya secara transparan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Misbahudin, menilai penghargaan ini sebagai kabar baik yang patut disyukuri oleh masyarakat Bekasi.
Menurut Misbahudin, pencapaian ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan dan mengoptimalkan alokasi anggaran demi kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan betapa pentingnya kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran daerah.
Dia juga memuji upaya pemerintah yang dipimpin oleh Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe dalam mewujudkan capaian ini. Selain kerja keras, beberapa langkah strategis juga dinilai sebagai kunci, seperti digitalisasi sistem keuangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Meskipun telah meraih perhatian positif, Misbahudin mengingatkan pemerintah agar tidak berpuas diri. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar selalu berorientasi pada prioritas pembangunan yang berfokus pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan anggaran dapat benar-benar mencerminkan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di berbagai sektor dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada warga Bekasi.
Perhatian pada Penertiban Bangunan Liar di Kota Bekasi
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Yenny Kristianti, memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah daerah melalui Dinas Tata Ruang dalam penertiban bangunan liar. Menurutnya, penertiban ini penting untuk menciptakan tata kota yang lebih baik dan teratur.
Yenny menyatakan bahwa program penertiban ini tidak cukup berhenti pada proses pembongkaran tetapi juga memerlukan tindakan lanjut. Ia meminta agar pihak terkait memikirkan langkah-langkah pengamanan dan pemanfaatan lahan bekas bangunan liar yang telah ditertibkan, agar tidak terulang kembali.
Dia berharap kondisi tanah yang sudah dibersihkan dapat digunakan untuk hal yang lebih produktif, seperti pembangunan fasilitas umum atau taman. Ini bertujuan untuk memberikan manfaat lebih bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.
Lebih lanjut, Yenny juga menekankan pentingnya pengawasan dalam penertiban bangunan liar agar tidak muncul bangunan baru di kemudian hari. Hal ini penting agar tata kota bisa terjaga dengan baik dan masyarakat bisa merasa nyaman dan aman di lingkungan tinggal mereka.
Keberhasilan penertiban ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengelolaan kota dan mengurangi masalah-masalah yang terkait dengan bangunan liar di masa depan. Dengan demikian, Kota Bekasi bisa menjadi tempat yang lebih baik untuk dihuni.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
