www.indofakta.id – Eks Direktur PT Dani Tasha Lestari (DTL), Zukriansyah, mengungkapkan protes terhadap pernyataan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Pernyataan tersebut dianggap melukai harga diri keluarga yang tengah memperjuangkan hak mereka terkait perobohan Hotel Purajaya yang terjadi tanpa dasar hukum pada 21 Juni 2023 oleh PT Pasifik Estatindo Perkasa (PEP).
Menurut Zukriansyah, tindakan melawan hukum tersebut bukan hanya sekedar masalah individu, tetapi adalah kejahatan ekonomi yang harus diproses secara hukum. Pihaknya merasa dirugikan oleh narasi yang beredar, seolah mereka terlibat dalam praktik jual beli tanah.
”Kami sedang berurusan dengan hukum, dan sebenarnya sudah ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan untuk kasus yang kami hadapi. Sangat tidak pantas jika Wali Kota mengatakan hal tersebut di acara penabalan gelar Datok,” katanya dalam pernyataannya di Batam pada 27 Juni 2023.
Amsakar Achmad dianggap mengabaikan masalah substansial yang menyangkut perobohan Hotel Purajaya, yang dinilai melibatkan kepentingan pengusaha asal Tanjungpinang, Asri alias Akim. Pengusaha ini juga terlibat dalam proyek Gurindam 12 Tanjungpinang yang nilainya mencapai lebih dari Rp500 miliar.
Zukriansyah menekankan bahwa pernyataan Amsakar seharusnya lebih fokus pada janjinya saat menjadi Wali Kota. Dia menegaskan, acara penabalan gelar adalah kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarat, bukan untuk mengomentari kasus hukum yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
Perjudian Kebenaran dan Hukum dalam Kasus Pembongkaran
Pernyataan Amsakar yang mengaitkan permasalahan hukum dengan keberadaan lima anggota keluarga dalam konteks bisnis dianggap mengaburkan fakta sebenarnya. “Bicara mengenai jual beli dalam konteks pembongkaran adalah hal yang tidak tepat. Kami tak pernah terlibat dalam kasus jual beli tersebut,” ungkapnya.
Setelah menerima gelar Datok Setia Amanah, Amsakar dalam sambutannya berujar, masalah jual beli seharusnya bisa diselesaikan dengan baik. Namun, Zukriansyah merasa pembahasan itu tidak relevan dalam konteks acara tersebut.
“Dia seharusnya memahami bahwa acara penabalan gelar bukan tempat untuk membahas isu yang bersifat pribadi atau bisnis. Sebagai wali kota, ia seharusnya membahas program kebijakan yang akan membuat Batam lebih baik,” tutur Zukriansyah. Dia berharap Amsakar bisa lebih bijak dalam berbicara, mengingat posisinya yang cukup berpengaruh.
Komunikasi yang semestinya berjalan baik antara pejabat publik dan masyarakat bisa tercoreng hanya karena penyebutan yang kurang bijak. Hal ini justru menjadi sorotan di kalangan warga Batam yang berhak menuntut kejelasan dari pemerintah daerah.
Zukriansyah juga menekankan pentingnya kepekaan sosial dari seorang pemimpin, “Apa yang disampaikan Amsakar seharusnya mencerminkan komitmen kepada rakyat, bukan malah memperkeruh keadaan yang sudah rumit ini,” imbuhnya.
Pengaruh Terhadap Kepercayaan Publik dan Masa Depan Batam
Pernyataan yang kontroversial sering kali membawa dampak negatif kepada individu atau lembaga yang bersangkutan. Situasi ini menambah beban bagi pemerintah lokal yang sedang berusaha membangun kepercayaan masyarakat. “Kami butuh pemimpin yang peka terhadap isu sosial dan yang mampu memberikan kejelasan dalam mengambil keputusan,” jelas Zukriansyah.
Pembicaraan terkait isu hukum seharusnya dilakukan dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Penyampaian informasi yang tidak tepat bisa menimbulkan mispersepsi di masyarakat. “Ketika seorang pejabat publik berbicara sembarangan, ini bisa memicu konflik yang lebih besar di masyarakat,” tambahnya.
Pihaknya ingin menegaskan bahwa perjuangan untuk hak atas aset mereka bukanlah soal kecil, melainkan isu yang menyangkut ekonomi dan keadilan. “Kami merasakan harus diperjuangkan untuk kejelasan hukum dan hak kami,” ujarnya. Zukriansyah berharap agar Wali Kota lebih fokus pada janji-janji politik yang pernah diucapkan.
Ke depannya, sangat penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan tidak mengabaikan isu-isu yang sensitif. “Kami berjuang untuk suatu keadilan. Harus ada wadah untuk menyuarakan ini, bukan sebaliknya, disudutkan,” tegasnya.
Harapan dari Zukriansyah adalah agar pernyataan-pernyataan seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Penting bagi setiap pemimpin untuk memilihtutur kata agar tidak menyinggung pihak lain atau memperkeruh keadaan. “Kami hanya ingin menuntut keadilan,” tutupnya.
