www.indofakta.id – Industri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seharusnya menjadi penggerak utama perekonomian nasional justru menghadapi tantangan serius. Masalah utama yang mengemuka adalah praktik rangkap jabatan di antara para pejabat, yang semakin memperburuk tata kelola di sektor publik.
Berdasarkan penelitian terbaru, ada bukti yang menunjukkan bahwa fenomena ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pola yang sudah menjadi sistematis. Hal ini jelas mencerminkan kurangnya integritas dalam manajemen BUMN yang seharusnya berfungsi sebagai pelayan publik.
Dalam konteks ini, 167 individu dicatat memiliki rangkap jabatan di 202 entitas BUMN, termasuk anak usaha dan cucu. Praktik ini menyebabkan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 96,2 miliar per tahun, sebuah angka yang sangat signifikan di tengah tekanan ekonomi saat ini.
Walaupun era pemerintahan baru telah berganti, masalah lama terus berulang, seperti yang terlihat pada penunjukan pejabat baru. Sebanyak 33 pejabat dibimbing di posisi komisaris dalam berbagai BUMN, menambah daftar panjang masalah yang harus dihadapi perusahaan-perusahaan tersebut.
Sayangnya, kondisi keuangan BUMN semakin memprihatinkan. Beberapa perusahaan besar seperti PT Waskita Karya dan Garuda Indonesia mencatat kerugian yang luar biasa, yang menunjukkan bahwa tata kelola yang buruk berpengaruh langsung pada performa perusahaan.
Menariknya, banyak wakil menteri yang menjabat komisaris di BUMN, meski tidak memiliki latar belakang yang sesuai. Penugasan seperti ini justru mengundang kritik, mengingat relevansi posisi tersebut dengan bidang yang mereka tangani sangat diragukan.
Misalnya, ada wakil menteri kesehatan yang ditempatkan pada perusahaan milik negara yang bergerak di sektor yang tidak relevan. Kejadian ini mencerminkan betapa seriusnya masalah integritas dan profesionalisme dalam penempatan jabatan di BUMN.
Melihat Dampak Praktik Rangkap Jabatan di BUMN
Dampak dari praktik rangkap jabatan ini sangat merugikan, baik secara finansial maupun reputasi. Penugasan yang tidak sesuai menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi milik negara.
Jika posisi komisaris diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang operasi perusahaan, maka pengawasan yang seharusnya dilakukan justru menjadi tidak efektif. Hal ini tercermin dalam kerugian yang terus menumpuk di berbagai BUMN.
Peneliti menyebutkan bahwa masalah ini merupakan kesalahan berulang dalam sistem tata kelola BUMN. Ketidakcocokan ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan yang merusak tujuan dari pengawasan itu sendiri.
Sangat disayangkan bahwa institusi yang seharusnya menjadi panutan dalam hal profesionalisme justru terjebak dalam praktik yang merugikan. Korupsi dan nepotisme di tingkat tinggi itu merupakah tantangan yang harus segera diatasi.
Masalah ini menunjukkan bahwa BUMN memerlukan perombakan mendasar dalam sistem dan kebijakan agar dapat beroperasi lebih efisien. Dengan langkah yang tepat, BUMN dapat kembali menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Ketidakpastian di Tengah Janji Reformasi Birokrasi
Kondisi yang dihadapi BUMN menciptakan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Janji bagi pemerintahan yang bersih dan transparan tampaknya tidak sejalan dengan praktik yang terjadi saat ini.
Dengan penunjukan sejumlah pejabat yang tidak memiliki latar belakang yang relevan, semakin mempertegas bahwa reformasi birokrasi perlu diimplementasikan dengan tegas. Ini menjadi tantangan serius bagi pemerintahan yang berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa janji-janji politik sering kali tidak terwujud dalam tindakan. Hal ini mungkin menjadi penghalang bagi upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap BUMN.
Sebaliknya, kepentingan politik praktis sering kali mengalahkan niat untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini adalah sebuah ironi yang sangat menyedihkan mengingat pentingnya BUMN dalam perekonomian nasional.
Dihadapkan dengan hal ini, masyarakat berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi. Jika tidak, potensi kerugian BUMN akan menjadi masalah yang tak kunjung usai.
Langkah Ke Depan untuk Memperbaiki Tata Kelola BUMN
Menuju perbaikan tata kelola yang lebih baik, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi rangkap jabatan di BUMN. Peraturan yang ketat dan transparansi dalam penunjukan jabatan akan menjadi langkah awal yang penting.
Pemerintah juga seharusnya mengerahkan lebih banyak usaha untuk memastikan bahwa individu yang menjabat posisi strategis benar-benar memiliki kompetensi yang diperlukan. Ini penting untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BUMN.
Kerja sama antara kementerian dan seluruh pihak terkait harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mencegah konflik kepentingan di antara para pejabat. Hal ini akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil memang demi kepentingan publik, bukan sekadar kepentingan pribadi atau politik.
Selain itu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran BUMN juga perlu ditingkatkan. Kesadaran publik akan menjadi kekuatan yang mendorong perubahan positif dalam tata kelola BUMN.
Akhirnya, reformasi yang komprehensif dan berkelanjutan akan diperlukan agar BUMN dapat kembali menjadi pilar utama perekonomian nasional. Ini bukan hanya tentang memperbaiki kinerja, tetapi juga tentang memenuhi harapan masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.
