www.indofakta.id – Kejaksaan Agung kini berada dalam sorotan publik, terutama terkait kasus yang melibatkan sosok makelar kasus, Ferry Hongkiriwang yang lebih dikenal sebagai Ferry Boboho. Ia dihadapkan pada status tersangka kasus penculikan dan penganiayaan, yang diusut oleh Polda Metro Jaya. Kasus ini diharapkan menjadi jendela untuk mengungkap praktik markus yang diduga terjadi di Gedung Bundar.
Ferry Boboho juga dikenal sebagai sosok dekat Jampidsus Febrie Adriansyah, yang menambah spekulasi bahwa kasus ini berhubungan dengan jaringan lebih luas. Spekulasi bertambah lagi ketika diketahui bahwa restoran yang diurusnya kini menjadi perhatian dalam konteks tersebut.
Walaupun berita ini mencuat ke permukaan, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna dengan tegas membantah semua spekulasi yang menghubungkan Ferry dengan institusinya. Ia menyatakan tidak mengenal Ferry dan menegaskan bahwa tidak ada praktik markus di Gedung Bundar.
Tangkapannya yang terjadi pada akhir Juli 2025 menjadi momen kelam bagi Ferry. Penangkapan ini dilakukan di sebuah apartemen mewah, tetapi lokasi penahanannya tetap menjadi misteri hingga saat ini. Berita penangkapan ini sudah dikonfirmasi melalui dokumen resmi yang diperoleh Kejati DKI.
Kusutnya Kasus yang Melibatkan Ferry Boboho
Polda Metro Jaya dan Kejati DKI tetap menutup informasi terkait kasus Ferry dengan rapat, dan ini menuai berbagai spekulasi. Menurut kabar yang beredar, Ferry diduga melibatkan aktifis TNI dalam rangkaian aksi penyekapan dan penganiayaan terhadap anggota Densus yang membuntutinya.
Akan tetapi, alasan mengapa Densus melakukan penyelidikan terhadapnya hingga kini belum jelas. Beberapa peneliti hukum menilai bahwa situasi ini mencerminkan adanya permainan di belakang layar yang sengaja dirahasiakan dari publik.
Kabar penangkapan Ferry beriringan dengan kabar penggeledahan terhadap rumah Jampidsus Febrie di Kebayoran Baru. Meskipun pihak Kejagung dan Polri membantah adanya penggeledahan itu, spekulasi tetap muncul bahwa ada upaya untuk mengungkap skandal markus di Gedung Bundar.
Kejagung terlibat dalam penyidikan kasus-kasus besar lainnya. Dalam satu kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah, mereka berhasil menyita alat bukti senilai Rp11,8 triliun yang melibatkan sejumlah perusahaan besar. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya praktik korupsi yang terjadi.
Pergeseran Dinamika di Lingkungan Penegakan Hukum
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, meneruskan prosesi kritik terhadap tindakan yang dilakukan Ferry. Ia menekankan bahwa tindakan penyekapan terhadap anggota Polri merupakan pelanggaran serius dan jika keterlibatan pejabat terungkap dalam penyelidikan, tidak seharusnya ada yang dilindungi.
Ia menyoroti penangkapan anggota Densus yang dilakukan oleh TNI yang menunjukkan adanya konflik internal di eksternal penegakan hukum. Hal ini menambah keprihatinan terhadap integritas institusi yang seharusnya saling mendukung dalam memberantas kejahatan.
Kinerja Densus yang mengintai Ferry diyakini berdasarkan informasi intelijen yang memadai. Namun, tidak ada keterbukaan dari pihak Polda Metro Jaya terkait detail penyelidikan ini. Sidebar ini semakin menimbulkan perselisihan antara berbagai institusi penegak hukum.
“Penguntitan anggota Densus perlu dijelaskan secara terbuka, apakah itu bagian dari upaya untuk menghalangi tindak lanjut pemberantasan korupsi atau ada hal lain yang lebih深 di baliknya,” tambah Sugeng.
Pentingnya keterlibatan KPK dalam menangani isu-isu semacam ini pun disorot. Sebab, banyak pihak berpendapat bahwa tanpa kerja sama KPK, praktik-praktik markus sering kali akan muncul kembali meskipun satu kasus berhasil diusut.
Menuntut Kejelasan dan Transparansi dalam Proses Hukum
Pakar hukum, Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa pengungkapan praktik markus di Gedung Bundar tidak dapat diselesaikan oleh Kejaksaan maupun Polisi sendiri. Kasus penganiayaan yang melibatkan Ferry diyakini bisa menjadi pintu gerbang untuk mengungkap lebih banyak tindakan menyimpang yang mungkin telah dilakukan.
Ia menekankan pentingnya KPK untuk terlibat dalam pengusutan ini agar tidak terjadi silih berganti pelaku kejahatan. Pasalnya, jika hanya satu orang yang diangkat tetapi dibiarkan tanpa pengawasan, potensi munculnya aktor baru tetap ada.
Fickar menyerukan perlunya transparansi dalam proses penegakan hukum. Setiap fakta yang ditemukan harus disampaikan kepada publik agar tidak ada yang tersisa dalam kegelapan. Sebuah negara hukum yang baik harus bertumpu pada kejelasan dan akuntabilitas.
Keterbukaan informasi akan dapat meredakan berbagai spekulasi dan memberi kepercayaan kepada publik. Bisa saja, saat ini Ferry telah bebas karena mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan informasi tentang praktik markus di Gedung Bundar dibiarkan meredup.
“Kejaksaan dan kepolisian harus transparan tentang kasus yang ada agar prasangka sosial tidak berkembang lebih jauh. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum di Indonesia,” tutupnya.