www.indofakta.id – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengklaim pencapaian positif dalam sejumlah bidang, terutama di sektor ekonomi. Di Triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi tercatat stabil di angka 5,12 persen, posisi yang cukup menjanjikan di antara negara-negara anggota G20, dan Menteri Keuangan optimis bahwa tren ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun.
Di sisi lain, ada suara skeptis dari para pengamat yang mempertanyakan klaim keberhasilan tersebut. Analis Ekonomi Politik dari FINE Institute, Kusfiardi, mengungkapkan bahwa setahun pertama pemerintahan Prabowo belum menunjukkan kemajuan signifikan, dengan banyak kebijakan yang diharapkan justru menuai kontroversi.
Misalnya, program Makan Bergizi gratis (MBG) mengalami berbagai masalah operasional, termasuk keracunan massal. Selain itu, ada keraguan mengenai efektivitas lembaga seperti BGN (Badan Gizi Nasional) sebagai alat redistribusi ke daerah.
Menyelami Kontroversi di Balik Klaim Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintahan Prabowo juga menghadapi masalah terkait berbagai kebijakan, termasuk pendirian BPI Danantara yang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selain itu, proyek kereta cepat Bandung-Jakarta atau Whoosh menghadapi ancaman kebangkrutan, menambah daftar masalah yang perlu diatasi.
Kusfiardi mencatat bahwa banyak warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya, yaitu rezim Jokowi, yang masih membebani langkah-langkah perbaikan ekonomi saat ini. Meski pemerintah baru lahir, tantangan yang dihadapi sangat berat dan sulit untuk dikoreksi dalam waktu singkat.
Dari sisi anggaran, Kusfiardi juga berpendapat bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah tergerus sebagian besar untuk membayar utang dan program perlindungan sosial. Hal ini mengurangi ruang untuk investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi produktif.
Kritik Terhadap Asumsi dan Standar Keberhasilan Pemerintah
Mengenai klaim keberhasilan pemerintah tentang pertumbuhan dan penurunan pengangguran, kritik tajam dilontarkan oleh Kusfiardi. Ia menegaskan bahwa publikasi data pertumbuhan ekonomi perlu dievaluasi lebih mendalam, menyusul adanya laporan yang sampai dilayangkan ke PBB.
Buruh publik mengaku skeptis terhadap angka-angka yang disampaikan pemerintah, menyebutkan bahwa meski ada pertumbuhan, sebagian besar sumbangsihnya berasal dari investasi asing. Keuntungan yang didapatkan tidak sepenuhnya dinikmati oleh negara, karena kembali ke negara asal perusahaan-perusahaan tersebut.
Lebih lanjut, Kusfiardi mempertanyakan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Keuangan Purbaya, terutama dalam hal daya beli masyarakat dan penciptaan ekonomi produktif. Menekankan pentingnya perubahan pajak, ia menyarankan agar batas pajak disesuaikan agar lebih berkeadilan bagi masyarakat.
Pentingnya Desentralisasi dan Kebijakan Fiskal yang Responsif
Sentralisasi keuangan menjadi isu yang dikhawatirkan oleh para ekonom, termasuk Berly Martawardaya dari Universitas Indonesia. Dengan adanya pemangkasan transfer ke daerah yang signifikan, program dan proyek yang dilaksanakan pemerintah pusat tidak melibatkan pengambilan keputusan di tingkat lokal.
Kontroversi ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang telah berjalan selama 25 tahun, yang seharusnya mendorong peningkatan kemandirian daerah. Menurut Berly, anggaran yang dipotong seharusnya dapat dimanfaatkan kembali untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendesak.
Kusfiardi juga menekankan bahwa jika pemerintah ingin menjaga pertumbuhan ekonomi, perlu ada kebijakan yang memperhatikan kontribusi daerah. Inisiatif pembangunan infrastruktur harus lebih fokus pada sektor-sektor yang dapat mendukung ekonomi lokal, alih-alih hanya mengedepankan proyek besar yang tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat.
Menjawab Tantangan Ekonomi Dengan Kebijakan Yang Tepat
Untuk tahun kedua, Kusfiardi menekankan perlunya perubahan fokus dalam kebijakan pemerintah. Konektivitas infrastruktur harus diprioritaskan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi lokal, bukan hanya proyek-proyek yang memberikan keuntungan bagi perusahaan besar.
Ia juga mengusulkan pembaruan kebijakan perpajakan dengan menaikkan batas penghasilan yang dikenakan pajak, yang saat ini sudah terlalu rendah. Dengan meningkatkan batas tersebut, diharapkan masyarakat yang lebih banyak berkontribusi dalam ekonomi lokal tidak terbebani oleh pajak yang tidak proporsional.
Lebih jauh, Kobusiardi menganggap bahwa kelompok kaya harus dikenakan pajak yang lebih tinggi untuk membantu perekonomian yang lebih merata. Beliau yakin bahwa tanpa tindakan tersebut, keadaan akan semakin sulit bagi masyarakat golongan menengah ke bawah yang sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Singkatnya, pemerintah perlu mendengarkan suara-suara kritis dan mencari solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ekonomi. Keberpihakan yang nyata terhadap masyarakat dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan lokal sangatlah penting untuk memulihkan kembali kepercayaan publik.