www.indofakta.id – Jakarta merupakan pusat perhatian ketika membahas digitalisasi dalam pemilu. Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR RI, telah mengingatkan agar proses ini tidak dilakukan secara terburu-buru meskipun negara maju telah mengadopsinya.
Dalam sebuah diskusi yang membahas pentingnya digitalisasi pemilu untuk mencapai Indonesia Emas, Mardani menekankan bahwa teknologi tidak bisa ditolak. Namun, hal tersebut harus diterapkan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran terhadap potensi risikonya.
Ia percaya bahwa untuk melaksanakan e-voting, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, teknologi harus telah teruji dan aman, kedua, penyelenggara harus memiliki etika yang tinggi, karena tanpa keduanya, kepercayaan publik akan sangat rendah.
Peran Teknologi dalam Pengaturan Pemilu di Indonesia
Di tengah perkembangan cepat teknologi, penggunaan e-voting diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemilu. Meskipun demikian, Mardani mengingatkan bahwa undang-undang sudah membuka kesempatan untuk digitalisasi, yang harus dilakukan secara bijak dan bertahap.
Penggunaan sistem Sirekap menjadi contoh nyata dari upaya digitalisasi yang telah dilakukan dalam pemilu sebelumnya. Mardani menilai bahwa meski tidak spesifik dalam undang-undang, hal ini menunjukkan bahwa jendela untuk digitalisasi sudah terbuka.
Sebagai mantan ketua, Mardani merasakan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum menerapkan teknologi baru dalam pemilu mendatang. Tujuannya ialah untuk menghindari kesalahan yang bisa merugikan banyak pihak.
Tantangan yang Dihadapi dalam Digitalisasi Pemilu
Meskipun digitalisasi adalah langkah maju, masalah seperti ijazah palsu masih menjadi tantangan tersendiri. Mardani menyoroti pentingnya integritas data pada pemilu, yang sangat bergantung pada keakuratan informasi yang dimiliki peserta.
Ia mengungkapkan bahwa kasus ijazah palsu dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, mulai dari biaya hingga kepercayaan sosial. Pemilu ulang yang diakibatkan permohonan sengketa dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada yang diperkirakan.
Ke depan, diharapkan berbagai masalah ini dapat diatasi dengan memperbaiki sistem penyelenggaraan. Mardani menekankan bahwa keseimbangan antara pemanfaatan teknologi informasi dan akuntabilitas sangat penting agar ke depannya tidak terjadi penyimpangan.
Langkah yang Perlu diambil untuk Implementasi yang Berhasil
Penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, perlu terus melakukan investigasi dan pengujian terhadap teknologi yang akan digunakan. Ini sangat penting agar masyarakat dapat menaruh kepercayaan pada hasil yang akan diperoleh melalui digitalisasi.
Selain itu, keterlibatan semua stakeholder terkait juga menjadi kunci keberhasilan implementasi e-voting. Mardani berpendapat bahwa kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara, dan masyarakat sipil akan menjamin transparansi dalam proses.
Akhirnya, penting untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai manfaat dan risiko yang ada. Sosialisasi yang baik tentang digitalisasi pemilu dapat membantu membangun kepercayaan publik dan partisipasi aktif di kalangan pemilih.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi