www.indofakta.id – Pada tanggal 4 November 2025, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan sikapnya mengenai isu pemda yang diduga menyimpan dana di bank. Sikap ini diambil setelah mendengar pernyataan Menteri Keuangan yang menyoroti adanya dana pemda yang tidak terserap.
Dalam pandangannya, Said mempertanyakan kebenaran atas pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa di lapangan, dana anggaran pemda umumnya terserap penuh setiap tahunnya, meskipun ada kalanya dihadapkan pada defisit anggaran yang cukup signifikan.
Sejalan dengan itu, Said merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak muncul kesan negatif terhadap pemda. Bagi dia, anggaran tidak terserap bukanlah indikasi adanya kekurangan atau kesengajaan untuk menyimpan dana, melainkan merupakan bagian dari proses pelaksanaan program yang sedang berlangsung.
Pemda dan Pengelolaan Anggaran yang Efisien
Menurut Said, pengelolaan anggaran di tingkat pemda harus dilihat secara menyeluruh. Dalam konteks ini, dia menjelaskan bahwa seringkali terdapat tahapan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya diselesaikan.
Hal ini berarti bahwa ada anggaran yang mungkin sedang dalam proses pelaksanaan, meski terlihat secara kasat mata seolah-olah mengendap. Said pun mengingatkan bahwa banyak pemda harus berjuang keras mengatasi defisit dan berusaha menggunakan anggaran sebaik mungkin.
“Saya sudah lebih dari satu dekade di Badan Anggaran, dan pengalamannya menunjukkan bahwa sejatinya anggaran pemda itu selalu digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya. Kenyataan ini semakin memperkuat argumennya bahwa tidak mungkin ada pemda yang secara sengaja memilih untuk menyimpan dananya.
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Menjadi Sorotan
Said juga menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang saat ini menjadi perhatian publik. Proyek ini, awalnya merupakan kerja sama business to business (B2B), hingga akhirnya dikelola oleh pemerintah.
“Setelah diambil alih, tanggung jawab terhadap risiko dan pembiayaan tentu menjadi milik bersama antara pemerintah dan pihak swasta,” terangnya. Dengan adanya pembagian porsi antara pemerintah dan investor asing, beban utang juga harus dibagi sesuai kesepakatan.
Yakin dengan prosesnya, Said mengatakan bahwa setelah perubahan kepengurusan proyek, tanggung jawab keuangan terhadap utang kini sudah berada di bawah pemerintah. Ini berarti bahwa semua kewajiban harus diselesaikan oleh pengelola baru proyek tersebut.
Langkah Strategis Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
Berkaitan dengan kemampuan fiskal negara dalam program-program besar mendatang, Said menegaskan bahwa kondisi keuangan masih dalam keadaan stabil. Ia meyakini bahwa cadangan anggaran dan Dana Bagi Hasil yang tersedia mampu mendukung berbagai program kegiatan pemerintah.
“Meski fiskal kita dalam keadaan oke, harus tetap ada kehati-hatian saat mengelola sumber daya negara,” tambahnya. Fokus terhadap sektor riil menjadi prioritas agar pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Said mengingatkan pentingnya menggunakan cadangan anggaran untuk mendukung pengembangan sektor riil, sehingga berbagai program strategis dapat terwujud dengan baik. Dia percaya, langkah ini dapat mendorong peningkatan ekonomi nasional secara keseluruhan.
Pentingnya Pengawasan Tanpa Menghambat Pembangunan Infrastruktur
Politisi asal Madura ini juga memberikan apresiasi terhadap upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek strategis, termasuk KCJB. Namun, ia mengingatkan agar tindakan pengawasan tidak menghambat proses pembangunan yang tengah berjalan.
“Saya mendukung langkah KPK dalam menyelidiki proyek-proyek nasional, tetapi jangan sampai menjadi penghalang bagi inisiatif pembangunan yang penting bagi perekonomian,” katanya. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara pengawasan dan pelaksanaan infrastruktur yang krusial bagi masyarakat.
Dengan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas, Said berharap bahwa kepengurusan anggaran dan proyek di masa mendatang dapat berjalan lebih baik. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan.
Langkah-langkah yang diambil tentu akan menjadi acuan bagi pemda dan pemerintah pusat untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan anggaran. Upaya tersebut diharapkan dapat membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia serta memperkuat perekonomian nasional dalam jangka panjang.