www.indofakta.id – Jakarta menjadi pusat perhatian ketika ribuan buruh dari Aliansi Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Jakarta berkumpul di depan Balai Kota pada tanggal 17 November 2025. Aksi ini dilakukan untuk mengekspresikan protes terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dianggap tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak di Ibu Kota.
Mereka menuntut agar UMP DKI Jakarta untuk tahun 2026 dinaikkan menjadi Rp6 juta. Tuntutan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah refleksi dari realitas yang dialami oleh para buruh di Jakarta setiap harinya.
Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Andre Nasrullah, mengungkapkan bahwa penetapan upah harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Semua faktor ini dianggap sebagai indikator penting dalam menentukan besaran UMP yang layak.
Andre menegaskan bahwa saat ini UMP yang berlaku tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari buruh. Ia menekankan bahwa masalah upah adalah elemen krusial bagi para pekerja yang sangat berdampak pada kehidupan mereka.
“Kami hadir di sini bukan sekadar untuk menuntut angka, tetapi untuk menegaskan pentingnya hak-hak pekerja,” ujar Andre saat berorasi. Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya penegakan hukum dan perlindungan pekerja yang masih menjadi tantangan di Jakarta.
Tuntutan Buruh dan Pentingnya Kenaikan Upah Minum
Pihak buruh juga menyoroti banyaknya perusahaan yang membayar upah di bawah UMP serta belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial. Fenomena ini tentu sangat merugikan bagi pekerja yang seharusnya mendapatkan perlindungan.
“Kita melihat bahwa praktik-praktik pembayaran upah yang tidak sesuai dengan ketentuan masih marak terjadi di DKI Jakarta,” kata Andre. Dia menambahkan bahwa perlindungan sosial seperti BPJS juga seringkali diabaikan oleh perusahaan.
Faktor lain yang juga disoroti adalah masalah pelecehan seksual di tempat kerja. Andre menilai bahwa minimnya perlindungan membuat kasus-kasus ini masih terjadi meskipun telah banyak dilaporkan. Hal ini menjadi perhatian serius yang perlu diselesaikan segera.
Massa buruh ini berupaya untuk menarik perhatian Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam harapan bahwa aspirasi mereka bisa didengar sebelum penetapan UMP yang dijadwalkan pada 20 November. Andre berharap suara mereka bisa sampai kepada pengambil keputusan.
Proses Penetapan UMP DKI Jakarta 2026
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa proses penetapan UMP DKI 2026 masih berlangsung. Ia menggarisbawahi bahwa keputusan akhir akan dibuat setelah seluruh prosedur teknis rampung, dan saat ini proses tersebut sedang berlangsung.
“Masih belum ada keputusan final dan pembahasan UMP masih terus dilakukan,” kata Pramono. Ia memilih untuk tidak menjawab apakah akan ada kenaikan atau penurunan UMP tahun depan, dan berpaling ke Kementerian Ketenagakerjaan untuk informasi lebih lanjut.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, menambahkan bahwa besaran UMP 2026 tidak bisa ditetapkan sampai pedoman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan diterbitkan. Hal ini menambah ketidakpastian bagi buruh yang menunggu keputusan tersebut.
Syaripudin menjelaskan bahwa seluruh pemerintah provinsi di Indonesia juga sedang menunggu panduan teknis dari pemerintah pusat sebagai dasar perhitungan UMP. “Kami semua masih menunggu petunjuk agar bisa melanjutkan pembahasan tentang formula dan penetapan upah,” tuturnya.
Harapan Buruh terhadap Penetapan UMP
Kesejahteraan buruh menjadi fokus utama dalam pembicaraan ini, dan setiap pihak memiliki harapan agar keputusan yang diambil dapat memberikan manfaat yang signifikan. Andre menegaskan, angka yang layak juga akan berpengaruh terhadap produktivitas buruh.
“Kenaikan upah yang signifikan diharapkan mampu memberi dampak positif pada kehidupan sehari-hari pekerja,” jelasnya. Para buruh berharap bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar memperhatikan kesejahteraan mereka.
Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan aspirasi para buruh dan bergerak sesuai dengan dinamika yang ada. Semakin banyak suara yang terlibat dalam proses ini, semakin besar harapan untuk mencapai hasil yang adil.
Andre dan pengurus serikat buruh lainnya akan terus menjaga komunikasi dengan pemerintah untuk memastikan suara mereka didengar. Mereka percaya bahwa setiap tuntutan yang disampaikan harus mendapat perhatian serius.
Saat ini, seluruh buruh menunggu hasil akhir dari pembahasan UMP yang diharapkan akan memikirkan dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh pekerja di Jakarta. Harapan mereka adalah agar inklusivitas dapat tercapai dalam setiap kebijakan yang diambil.