www.indofakta.id – Pemerintah daerah di Indonesia sedang menghadapi tantangan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Menjelang akhir tahun anggaran, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengingatkan pentingnya percepatan dalam penggunaan anggaran agar dapat tercapai target yang diharapkan.
Tomi menyoroti bahwa hanya tinggal sebulan lagi sebelum tutup pembukuan dan membutuhkan upaya serius dari setiap daerah. Rapat koordinasi yang diadakan secara hybrid itu bertujuan untuk memonitor progres realisasi APBD dan memfokuskan perhatian pada area yang membutuhkan peningkatan.
Berdasarkan data terakhir yang diperoleh pada 16 November 2025, capaian pendapatan daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun, ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masih ada selisih sekitar 20 persen yang harus dikejar sebelum akhir tahun.
“Total realisasi baru mencapai 78,45 persen, dengan rincian provinsi 79,58 persen, kabupaten 77,80 persen, dan kota 78,98 persen,” ungkap Tomsi. Angka-angka tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih bagi kabupaten yang masih berada di angka rendah untuk mencapai target yang ditetapkan.
Dalam konteks ini, Tomsi menekankan pentingnya realisasi belanja yang saat ini masih jauh dari target. Realisasi belanja provinsi hanya berada di angka 64,43 persen, kabupaten rata-rata 63,65 persen, dan kota 64,03 persen. Hal ini tentunya memprihatinkan dan memerlukan solusi cepat.
Seluruh kepala daerah diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap anggaran belanjanya. “Kami menginginkan setiap daerah untuk melakukan peninjauan agar realisasi APBD bisa dilakukan secara efektif,” kata Tomsi dengan tegas.
Pada salah satu kesempatan, Tomsi juga mengungkapkan adanya ketidakselarasan antara pendapatan yang tinggi dan belanja yang rendah. Contohnya adalah Provinsi Papua Tengah yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 89 persen, tetapi belanjanya baru mencapai 52 persen. Ini adalah indikator penting untuk diperbaiki.
Harapannya, pemerintah daerah akan lebih memahami penyebab rendahnya realisasi agar tidak terulang pada tahun mendatang. Perencanaan yang baik harus diutamakan demi mencapai hasil optimal dalam setiap tahunnya.
Strategi Percepatan Realisasi APBD yang Harus Diterapkan
Saat ini, berbagai strategi perlu dilakukan untuk mempercepat realisasi APBD. Salah satu langkah awal yang diusulkan adalah melakukan pengadaan dini, yang bisa dimulai pada akhir Agustus tahun sebelumnya setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Selain itu, pemanfaatan teknologi juga menjadi langkah penting, seperti menggunakan e-Katalog dan toko daring. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, proses pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan lebih efisien.
Upaya lainnya termasuk penetapan pejabat pengelola keuangan serta pengelola barang dan jasa yang tidak terikat oleh tahun anggaran. Ini bertujuan agar proses pengeluaran anggaran dapat berlangsung lebih lancar dan cepat.
Penerapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian/lembaga juga perlu segera dipercepat, sehingga anggaran bisa digunakan sesuai dengan kemajuan kegiatan yang ada. Pengaturan pembayaran tagihan bagi pihak ketiga berdasarkan kemajuan proyek merupakan hal lain yang perlu dilakukan.
Bagi pemerintah daerah, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan barang/jasa menjadi sangat penting. Rapat monitoring dan evaluasi secara rutin juga harus dilakukan agar semua pemangku kepentingan dapat mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.
Prioritas dan Komitmen dalam Mengelola APBD
Kepemimpinan dan komitmen dari setiap daerah sangat krusial dalam mengelola APBD. Para kepala daerah diharapkan untuk aktif terlibat dalam proses monitoring agar pengelolaan anggaran dapat terfokus pada tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk memberikan pengawasan langsung terhadap pengeluaran yang dilakukan.
Melalui perencanaan yang matang dan evaluasi berkala, diharapkan pemda dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam penggunaan dana. Pengelolaan yang baik akan berdampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Tomsi juga menekankan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan anggaran tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi merupakan hasil kolaborasi semua elemen yang ada. Ini termasuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses anggaran dan pengawasan.
Dampak dari pengelolaan yang baik tentunya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan layanan yang memadai dari pemerintah, dan untuk itu anggaran harus diprioritaskan dengan cermat berdasarkan kebutuhan yang ada.
Sebagai tambahan, pemda juga perlu memberikan reward dan punishment berdasarkan kinerja realisasi APBD. Hal ini bertujuan untuk mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) lebih bertanggung jawab untuk mencapai target yang telah ditentukan.
Membangun Kesadaran dan Partisipasi di Tingkat Daerah
Pentingnya membangun kesadaran di kalangan pemda dan masyarakat muncul sebagai salah satu kunci untuk mencapai tujuan pengelolaan APBD secara efektif. Kesadaran akan pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan transparan harus ditanamkan demi kepentingan publik.
Dengan memahami capaian yang telah dan sedang berlangsung, setiap daerah dapat melakukan peningkatan berkelanjutan. Inisiatif untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menambah nilai tambah bagi pengelolaan APBD.
Pada akhirnya, keberhasilan realisasi APBD bukan hanya dilihat dari angka yang dicapai. Namun, bagaimana implementasinya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Pemerintah daerah diharapkan untuk terus berinovasi dalam pengelolaan anggaran agar semua rencana yang telah disusun dapat tercapai dengan baik. Dengan usaha yang tepat, hasil nyata dari pengelolaan APBD dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan menjadi suatu keharusan agar tidak ada lagi kendala yang menghambat pencapaian target anggaran. Ini adalah langkah penting untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel di masa depan.