www.indofakta.id – Pemerintah Kota Tangerang telah mengambil langkah penting dengan mengakhiri kerja sama dalam Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) bersama PT Oligo Infra Swarna Nusantara (PT OISN). Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap terbitnya peraturan terbaru yang menekankan pada pengolahan sampah menjadi energi terbarukan, menggantikan regulasi sebelumnya yang kurang relevan.
Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan upaya strategis dalam menyesuaikan kebijakan daerah terhadap perkembangan regulasi nasional. Pengakhiran kerja sama ini diharapkan memberikan dampak positif bagi percepatan pengembangan energi bersih di Kota Tangerang.
Sachrudin menegaskan pentingnya menyesuaikan diri dengan Peraturan Presiden yang baru untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah di daerah tersebut. Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Tangerang akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
Transformasi Kebijakan dalam Pengolahan Sampah Energi
Transformasi kebijakan ini mengacu pada Perpres Nomor 109 Tahun 2025, yang mencabut regulasi sebelumnya, yaitu Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Kebijakan baru ini menetapkan ketentuan yang lebih relevan dan mendukung pengembangan energi terbarukan secara lebih luas.
Secara umum, kebijakan ini menekankan pentingnya integrasi antara pengolahan sampah dan penggunaan energi bersih demi keberlanjutan lingkungan. Dengan langkah ini, harapannya adalah untuk memastikan bahwa semua proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan dapat berjalan sesuai dengan tuntutan regulasi yang berlaku.
Wali Kota juga menambahkan bahwa pengakhiran kerja sama saat ini bukanlah akhir dari komitmen dalam pengelolaan sampah. Pemkot Tangerang akan tetap fokus dalam mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kebijakan baru ini agar bisa berimplementasi dengan baik.
Komitmen Pemkot Tangerang terhadap Lingkungan
Meskipun kerja sama dengan PT OISN berakhir, Pemkot Tangerang tetap berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawab dalam pengelolaan persampahan. Ini termasuk pengembangan TPS 3R, pemanfaatan RDF, dan penguatan bank sampah di berbagai titik di kota.
Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat. Pemkot mendorong setiap individu untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya, sehingga upaya pengelolaan dapat lebih efektif dan efisien.
Ke depan, pengelolaan sampah akan dilakukan dengan pendekatan regional melalui skema aglomerasi di kawasan Tangerang Raya. Ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang yang lebih solid dan berkelanjutan untuk pengelolaan persampahan di daerah tersebut.
Proses Penyelesaian yang Bersih dan Jelas
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengungkapkan bahwa proses pengakhiran kerja sama telah dilakukan dengan baik dan tanpa adanya isu yang berlarut-larut. Kesepakatan ini diambil dengan kesadaran penuh dari kedua belah pihak untuk melanjutkan ke arah yang lebih baik.
Wawan menjelaskan bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi dari kedua belah pihak, sebuah langkah yang menunjukkan kesepakatan yang baik dalam proses ini. Hal ini memungkinkan kedua pihak untuk maju tanpa beban, agar implementasi peraturan baru dapat berjalan dengan lebih lancar.
Dengan langkah ini, Pemkot Tangerang berharap dapat memperkuat implementasi kebijakan baru, serta menciptakan sebuah model pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan untuk masa depan. Ini merupakan sinyal positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar Kota Tangerang.