www.indofakta.id – Dalam sebuah aksi demonstrasi, konflik dan kericuhan sering kali tak terhindarkan. Hal ini terjadi pada peristiwa Hari Buruh di Jakarta, di mana seorang mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka meskipun ia sedang bertugas sebagai relawan medis. Ini mengangkat pertanyaan tentang perlindungan bagi relawan medis dalam situasi darurat.
Apa yang terjadi ketika bantuan kemanusiaan justru menjadi sasaran penangkapan? Dalam kasus ini, Cho Yong Gi, mahasiswa Filsafat Universitas Indonesia, harus menghadapi kenyataan pahit saat berupaya membantu seseorang yang terluka.
Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum
Penangkapan Cho sebagai salah satu tersangka dalam kericuhan yang terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI menunjukkan potret suram terhadap penegakan hukum di lapangan. Sebagai relawan medis, Cho berusaha menyelamatkan nyawa, namun justru mendapati dirinya dalam situasi berbahaya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi banyak relawan lainnya yang mungkin takut untuk bertindak dalam situasi serupa. Apa yang seharusnya menjadi tugas mulia malah berubah menjadi ancaman.
Data menunjukkan bahwa relawan medis sering kali menjadi sasaran dalam aksi massa. Observasi lapangan dan laporan dari organisasi kemanusiaan mengungkapkan bahwa mereka kerap kali diabaikan atau dianggap sebagai pihak yang berpotensi menambah chaos, bukan sebagai penyelamat. Menarik untuk dicermati, apakah ada peraturan yang cukup untuk melindungi mereka dalam situasi kritis seperti ini? Bagaimana seharusnya pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi setiap individu yang berupaya membantu sesama?
Strategi Aman bagi Relawan Medis
Mengingat ancaman yang dihadapi relawan seperti Cho, penting untuk membahas langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keselamatan mereka. Pertama, pelatihan intensif perlu diberikan kepada relawan medis, tidak hanya dalam hal pertolongan pertama, tetapi juga navigasi dalam kerumunan besar. Memastikan bahwa mereka dilengkapi dengan atribut yang jelas dan menonjol juga sangat penting agar mereka dapat dikenali sebagai petugas medis oleh semua pihak.
Selain itu, pembentukan jaringan komunikasi antara relawan medis dan aparat penegak hukum bisa menjadi strategi efektif. Melalui komunikasi yang baik, relawan bisa lebih aman dan memiliki akses cepat akan bantuan jika situasi mengancam. Penutupan aksi demonstrasi yang cepat dan terorganisir juga menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan keselamatan semua pihak, termasuk relawan yang berusaha membantu.
Kasus ini juga menekankan perlunya perhatian dari pemerintah dan lembaga hak asasi manusia untuk melindungi relawan medis di seluruh Indonesia. Sebuah regulasi yang lebih jelas terkait perlindungan mereka saat bertugas bisa menjadi langkah penting untuk menghapus stigma negatif yang kadang melekat pada mereka. Sebagai penutup, kasus ini adalah pengingat bagi semua elemen masyarakat bahwa setiap orang harus dihargai saat mereka berusaha menyelamatkan hidup orang lain, bukan malah dikriminalkan.
