www.indofakta.id – Jakarta menjadi saksi pentingnya refleksi nasional melalui pembahasan tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, atau yang akrab disapa Ibas, menjelaskan betapa PPHN harus dijadikan pedoman yang jelas untuk pembangunan nasional. Pemaparan ini disampaikan dalam Forum Tematik Bakohumas yang mengusung tema “Urgensi PPHN Sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional” di Jakarta.
Ia menegaskan, tanpa adanya arah yang tegas, bisa jadi bangsa ini akan berjalan maju tetapi tidak menuju tujuan yang jelas. Momen ini menjadi sangat penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai arah dan kebijakan pembangunan bangsa ke depan.
Ibas mengingatkan bahwa peringatan Hari Konstitusi serta HUT ke-80 MPR RI beberapa hari lalu, seharusnya bukan sekadar seremoni yang berlangsung tanpa makna. “Konstitusi adalah fondasi di mana seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara dibangun,” imbuhnya, menekankan pentingnya kesadaran kolektif tentang konstitusi.
Urgensi PPHN dalam Rencana Pembangunan Nasional
Salah satu poin menarik adalah penghapusan kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) setelah amandemen UUD 1945. Ibas menganggap bahwa kondisi ini menciptakan kekosongan dalam arah pembangunan jangka panjang yang seharusnya diperkuat secara konstitusional.
Arah pembangunan seringkali terlihat tidak konsisten di tiap periode pemilu, sehingga menciptakan kesan fragmentasi yang merugikan negara. “MPR harus memikul tanggung jawab untuk memastikan ada satu pedoman yang jelas,” tegasnya.
Dia juga menyoroti bahwa masyarakat semakin meminta adanya pedoman pembangunan yang kuat dan terikat secara hukum. Dengan kajian komprehensif yang telah dilakukan, PPHN dianggap sebagai kompas ideologis dan konstitusional yang menopang keberlanjutan pembangunan lintas pemerintahan.
Struktur dan Landasan Filosofis PPHN
Ibas merinci bahwa PPHN tidak hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi hadir dengan landasan filosofis, teoritis, yuridis, dan sosiologis yang kuat. Draft PPHN sudah selesai dan dalam waktu dekat akan dibahas lebih lanjut bersama Fraksi dan Kelompok DPD.
Fokus pembahasan akan mengarah pada dua hal utama: bentuk hukum dari PPHN serta substansi pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan pembangunan jangka panjang bangsa. Keduanya sangat penting agar rencana tersebut bisa dilaksanakan secara efektif.
Lebih lanjut, Ibas menegaskan ada lima fungsi penting dari PPHN, yaitu sebagai pedoman kolektif nasional, menjamin keberlanjutan visi pembangunan, serta meningkatkan integrasi antara pusat dan daerah. Selain itu, PPHN akan memperkuat sistem presidensial dan menumbuhkan semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keterlibatan Rakyat dalam Merumuskan Arah Pembangunan
Ibas percaya bahwa PPHN haruslah menjadi penjaga arah pembangunan, bukan tergantung pada konstelasi politik yang sementara. “Kebijakan pembangunan harus berakar pada konsensus dasar kebangsaan yang kuat,” ungkapnya, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam merumuskan arah bangsa.
Dia mengingatkan, masyarakat bukan hanya pemilih pemimpin, tetapi juga berhak untuk turut serta dalam penyusunan arah pembangunan bangsa. Hal ini menunjukkan pentingnya dialog antara pemimpin dan rakyat untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, Ibas mengapresiasi upaya Bakohumas sebagai sarana untuk menjembatani kebijakan kepada masyarakat. Ia mendorong humas instansi pemerintah agar lebih aktif dalam melawan hoaks dan mendorong literasi publik agar lebih kritis dan cerdas.
Forum tematik ini juga dihadiri oleh banyak tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI serta perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Mereka semua menyatukan visi untuk membangun bangsa dengan landasan yang jelas dan terarah untuk masa depan.
Dari pertemuan ini, dapat disimpulkan bahwa PPHN harus menjadi instrumen penting bagi pembangunan yang terukur dan terencana. Dengan demikian, setiap kebijakan dan langkah yang diambil bisa berorientasi pada visi jangka panjang yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa.
Kesadaran akan pentingnya PPHN membawa harapan baru dalam tatanan pembangunan nasional. Jika diterapkan dengan baik, PPHN dapat menjadi pilar utama yang menguatkan posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan global di masa depan.