www.indofakta.id – Data pertumbuhan ekonomi untuk triwulan II tahun 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi nyata perekonomian di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah pertumbuhan sektor industri pengolahan serta investasi yang terlihat tidak mencerminkan kenyataan di lapangan.
BPS sebagai entitas pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan transparansi. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas data yang dipergunakan oleh berbagai pihak, mulai dari akademisi hingga pelaku usaha.
CELIOS, lembaga penelitian independen, merespons temuan ini dengan mengirimkan surat yang meminta investigasi kepada Badan Statistik PBB. Inisiatif ini mencerminkan adanya keprihatinan terhadap keakuratan dan transparansi data yang dihasilkan oleh BPS.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menegaskan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menjaga kredibilitas data BPS yang sangat vital bagi berbagai penelitian. Berbagai pihak, termasuk UMKM dan masyarakat, mengandalkan data ini untuk pengambilan keputusan.
Dalam surat tersebut, CELIOS meminta tinjauan ulang terhadap angka pertumbuhan ekonomi triwulan II yang tercatat sebesar 5,12%. Temuan mereka menunjukkan bahwa sementara BPS melaporkan pertumbuhan industri manufaktur, indikator lain seperti PMI Manufaktur menunjukkan kontraksi yang cukup signifikan pada periode yang sama.
Indikator Ekonomi yang Bertentangan dengan Pertumbuhan
Bhima melanjutkan dengan menyoroti data yang terlihat tidak sinkron, di mana industri manufaktur menunjukkan pertumbuhan 5,68%. Namun, pada saat yang sama, data menunjukkan adanya peningkatan PHK massal dan tantangan di industri padat karya akibat tingginya biaya operasional.
“Apa yang mendasari klaim pertumbuhan tersebut?” tanya Bhima. “Data yang tidak konsisten seharusnya ditanggapi dengan transparansi dan kejelasan.”
Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, menambahkan pentingnya menjaga integritas dalam penyusunan data. Jika ada intervensi dalam proses tersebut, hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar statistik resmi yang diadopsi oleh PBB.
“Ketidakakuratan data ekonomi dapat menimbulkan masalah serius,” ujarnya. “Pemerintah mungkin membuat keputusan salah, termasuk dalam penundaan stimulus ekonomi yang sangat dibutuhkan.”
Dan ketika data menunjukkan kondisi perekonomian tampak sehat, pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat terjebak dalam kesalahan pengambilan keputusan. Kejelasan dan akurasi data sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan.
Harapan untuk Investigasi dan Reformasi
CELIOS berharap agar PBB dapat melakukan investigasi terkait metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya untuk triwulan II tahun 2025. Mereka juga ingin mendorong terbentuknya mekanisme peer-review yang melibatkan para ahli independen.
“Kami menekankan perlunya adanya dukungan untuk reformasi transparansi di BPS,” kata Wahyudi. “Masyarakat berhak mendapatkan data ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.”
Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS, juga berkomentar tentang ketidakpercayaan yang tumbuh terhadap data BPS. Salah satu alasan utama adalah anomali yang muncul saat membandingkan data saat ini dengan sejarah.
“Pertumbuhan yang lebih tinggi di triwulan II, terutama dengan adanya pengaruh bulan Ramadhan, terlihat tidak wajar,” jelasnya. Padahal, triwulan I tahun 2025 saja hanya mencatat pertumbuhan 4,87%, sehingga menjadi janggal jika triwulan II mencapai 5,12%.”
Huda menambahkan bahwa dengan kontribusi konsumsi rumah tangga yang sebesar 50% dari PDB, rasio pertumbuhan konsumsi yang rendah seharusnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. “Dari Maret hingga Juni 2025, Indeks Keyakinan Konsumen turun, menunjukkan bahwa masyarakat tidak merasa sejahtera,” ujarnya.
Pentingnya Data yang Akurat untuk Kebijakan yang Baik
Keakuratan data ekonomi bukan hanya persoalan teknis, melainkan sangat mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata dunia. Apabila data yang dipublikasikan tidak akurat, hal ini dapat membahayakan kebijakan yang diambil pemerintah.
“Pelaku usaha dan masyarakat memerlukan informasi yang tepat untuk mengambil keputusan,” tegas Media. “Jika data ekonomi membingungkan, maka semua pihak yang terlibat dalam ekonomi akan merasakan dampaknya.”
CELIOS menyoroti betapa pentingnya setiap pihak untuk terlibat dalam diskusi mengenai data statistik. Ini termasuk menjamin bahwa data yang digunakan untuk pengambilan keputusan tidak hanya tepat, tetapi juga adil dan transparan.
Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya akurasi data, sudah saatnya BPS dan pemerintah melakukan reformasi yang diperlukan agar data yang disajikan kembali dipandang valid dan bermanfaat. Ini merupakan langkah fundamental dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk masa depan yang lebih baik, semua lapisan masyarakat harus mendukung upaya ini, demi memperkuat legitimasi dan kredibilitas data yang menjadi penentu arah kebijakan. Dengan langkah dan kerjasama yang tepat, diharapkan Indonesia dapat maju ke arah yang lebih baik.
