www.indofakta.id – Dalam beberapa bulan terakhir, nama Elvizar, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi (PCS), telah menjadi sorotan publik. Ini terkait dengan dugaan keterlibatannya dalam dua proyek strategis nasional yang terjerat kasus korupsi, yaitu pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) untuk BRI dan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina.
Keterlibatan Elvizar dalam proyek-proyek ini dianggap sangat mencurigakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tengah melakukan penyelidikan mendalam. PT PCS sendiri diketahui menjadi salah satu vendor utama dalam kedua proyek ini, yang menambah kompleksitas kasus ini.
Dalam konteks pengadaan EDC BRI tahun 2020 hingga 2024, KPK telah menetapkan lima tersangka, termasuk Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto. Elvizar diduga berperan sebagai penghubung antara pihak internal BRI dengan jaringan vendor swasta yang ditujukan untuk memenangkan tender.
Dari pihak KPK, Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa sudah ada indikasi pengaturan lelang serta penentuan spesifikasi teknis dari awal. Ini mencakup peran PT PCS dan beberapa pihak swasta lainnya, menandakan adanya manipulasi dalam proses pengadaan yang sebenarnya.
Proyek EDC BRI dan Dugaan Korupsi yang Menghimpit
Proses pengadaan EDC yang dikhususkan untuk BRI menunjukkan banyak kejanggalan, yang kini menjadi fokus KPK. Dengan lima orang tersangka ditetapkan, penyelidikan menunjukkan adanya keterlibatan tinggi dari pihak-pihak tertentu, termasuk Elvizar.
Menurut KPK, adanya pengaturan lelang dan spesifikasi teknis yang sulit dipertanggungjawabkan menunjukkan bahwa proyek ini telah direncanakan dengan matang untuk kebutuhan tertentu. Hal ini menggugah banyak pertanyaan mengenai transparansi dan integritas dalam pengelolaan proyek pemerintah.
Elvizar, sebagai satu-satunya penghubung di antara kedua sisi seperti internal BRI dan berbagai vendor swasta, menimbulkan kecurigaan. Penyelidikan lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap sejauh mana pengaruhnya dalam memanipulasi atau mengarahkan proses pengadaan.
Direktur Penyidikan KPK juga menekankan pentingnya membongkar jaringan yang mendukung tindakan korupsi ini. Melalui pengawasan ketat dan tindakan tegas, diharapkan kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga dalam meningkatkan akuntabilitas lembaga-lembaga publik.
Hubungan Elvizar dengan Proyek Digitalisasi SPBU Pertamina
Kompleksitas dugaan korupsi tidak berhenti pada EDC BRI saja, tetapi juga mencakup digitalisasi SPBU milik Pertamina. Di sini, Elvizar kembali tersangkut dalam aktivitas perusahaannya, PT PCS, yang terlibat dalam pengadaan sistem monitoring distribusi BBM.
Proyek ini sudah berjalan dengan anggaran mencapai lebih dari Rp3,6 triliun, dan dinyatakan sebagai proyek yang ditugaskan oleh pemerintah. Namun, seperti pada kasus EDC, muncul dugaan adanya pengondisian dan penunjukan vendor yang juga melibatkan Elvizar.
KPK telah menetapkan dua pejabat dari Telkom sebagai tersangka dalam proyek ini. Hal ini menunjukkan adanya kolusi antara pihak internal dan eksternal, yang patut dicurigai sebagai upaya untuk mempermudah proses pengadaan.
Di dalam kasus ini, muncul pola yang sama dengan proyek EDC, yakni adanya indikasi pengondisian dan penunjukan langsung. KPK menyatakan bahwa perusahaan yang sama terlibat dalam dua proyek berbeda menunjukkan potensi pelanggaran hukum yang sistematis.
Dampak dan Harapan dari Penyelidikan KPK
Penyelidikan KPK terhadap Elvizar dan proyek-proyek terkait membawa dampak signifikan terhadap persepsi publik mengenai integritas lembaga pemerintah. Penetapan Elvizar sebagai tersangka mengisyaratkan bahwa tindakan tegas akan diambil untuk menindak pelanggaran yang terjadi di sektor publik.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak KPK untuk segera mengambil langkah lebih lanjut. Menurutnya, penggeledahan kantor-kantor terkait seperti PT Pertamina, PT Telkom, dan BRI penting dilakukan untuk mendapatkan bukti lebih lanjut.
Uchok juga menegaskan bahwa KPK seharusnya bergerak cepat untuk mencegah kemungkinan hilangnya barang bukti yang dapat memperlambat proses penyelidikan. Indikasi awal yang kuat menunjukkan bahwa skandal ini memiliki dampak luas yang perlu diusut tuntas.
Dengan adanya penyelidikan yang mendalam, diharapkan masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai sejauh mana keterlibatan berbagai pihak dalam kedua proyek ini. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
Di sisi lain, KPK menegaskan bahwa penyelidikan tidak akan berhenti pada para tersangka yang sudah ada. Setiap peran di dalam proyek ini akan terus ditelusuri agar tidak ada pihak yang luput dari tanggung jawab.
