www.indofakta.id – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai manajemen badan usaha milik negara (BUMN) di Indonesia. Ia menekankan bahwa pengelolaan aset negara yang tidak jelas dapat merugikan perekonomian nasional dan masyarakat secara umum.
Dalam acara APKASI Otonomi Expo 2025 yang berlangsung di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, pada 28 Agustus 2025, Prabowo mendiskusikan tantangan besar yang dihadapi dalam pengelolaan BUMN. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya, sangat mengalami masalah dalam hal pengelolaan dan transparansi.
Dari hasil hitungannya, total nilai aset BUMN yang tercatat di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mencapai angka yang signifikan, yaitu US$ 1.000 miliar. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia, berada di urutan kelima setelah Norwegia, China, dan Abu Dhabi.
Presiden Prabowo menegaskan, kondisi aset yang tersebar dengan tidak jelas adalah isu yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, manajemen yang buruk selama ini telah menimbulkan kerugian, dan saatnya untuk memperbaiki semua masalah tersebut.
Ia juga mengomentari keputusan untuk menghapus tantiem atau bonus yang biasanya diberikan kepada komisaris BUMN. Prabowo merasa istilah ini tidak relevan dan tidak sederhana, serta menciptakan ketidakadilan di antara para komisaris dan rakyat.
Dalam penjelasannya, Prabowo merinci bahwa tantien itu berasal dari bahasa Belanda yang berarti bonus. Ia menilai bahwa ketika perusahaan mengalami kerugian, memberikan bonus kepada komisaris adalah tindakan yang tidak adil bagi masyarakat. “Coret segala hal yang tidak berguna,” tegasnya dengan tegas.
Ia pun mengumumkan bahwa komisaris yang tidak setuju dengan kebijakan baru ini dapat meninggalkan posisinya. “Jika tidak mau, ya silakan mundur. Banyak anak muda yang siap menggantikan,” pungkasnya. Sikap tegas ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk membersihkan manajemen BUMN dari praktik yang tidak mendukung kesehatan bisnis dan masyarakat.
Prabowo menambahkan bahwa tidak ada posisi yang tidak bisa diganti, termasuk jabatannya sebagai Presiden RI. “Jika saya berbuat salah, saya pasti bisa diganti,” ujarnya. Ini menunjukkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang hendak diterapkan dalam pengelolaan BUMN.
Urgensi Perbaikan Manajemen BUMN untuk Perekonomian
Pengelolaan yang baik terhadap BUMN merupakan kunci untuk memajukan perekonomian nasional. Prabowo berpendapat bahwa langkah-langkah yang diambil saat ini merupakan langkah awal untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa adanya perbaikan, Indonesia berisiko kehilangan potensi yang dimiliki oleh BUMN.
Menurutnya, masalah manajemen yang ada saat ini jika tidak ditangani bisa menjadi penghambat perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Penting bukan hanya untuk mempertahankan aset, tetapi juga untuk mengelolanya dengan strategi yang tepat. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah pengelolaan.
Presiden Prabowo juga mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta, untuk bekerja sama dalam memperbaiki kondisi BUMN. Dengan dukungan bersama, harapannya adalah untuk menciptakan ekosistem yang mendukung kemajuan BUMN dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Selain itu, ia juga mengimbau agar para manajer BUMN tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus memikirkan dampak sosial yang dihasilkan. “Kita tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Aspek sosial dalam pengelolaan BUMN sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik.
Komitmen untuk Memperbaiki Kinerja BUMN Secara Menyeluruh
Komitmen Presiden Prabowo untuk memperbaiki kinerja BUMN tidak hanya sebatas kata-kata. Ia mengambil langkah konkret untuk merombak struktur manajemen dan mengevaluasi kinerja setiap individu di dalamnya. Ini merupakan sinyal bahwa pemerintahan saat ini serius dalam meningkatkan performa BUMN.
Prabowo juga menyebutkan perlunya pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada. “Kita perlu orang-orang yang kompeten dan berintegritas untuk mengelola BUMN,” katanya. Dengan demikian, diharapkan perusahaan-perusahaan negara bisa dijalankan secara profesional dan efisien.
Melalui langkah-langkah ini, ia berharap BUMN bisa lebih berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. “BUMN adalah aset negara yang harus bisa diandalkan,” ujarnya. Ini menjadi dorongan bagi semua pihak terkait agar lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN.
Konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan dan kinerja adalah hal yang tidak bisa ditawar. Setiap instansi harus berkomitmen untuk menjalankan perannya dengan baik, dan tidak hanya berpandangan pada keuntungan semata. Ini adalah cara untuk menciptakan BUMN yang lebih baik di masa mendatang.
Visi ke Depan: Mewujudkan BUMN yang Efisien dan Transparan
Ke depan, visi Presiden Prabowo adalah menciptakan BUMN yang tidak hanya efisien tetapi juga transparan. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi adalah salah satu cara untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat. “Jika masyarakat percaya, maka kinerja BUMN akan meningkat,” ujarnya.
Transparansi dalam pengelolaan BUMN juga akan membangun reputasi yang baik di mata dunia internasional. Prabowo yakin bahwa jika BUMN dikelola dengan baik, maka akan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Ini tentunya akan berdampak positif terhadap ekonomi nasional.
Presiden berharap langkah-langkah yang diambil saat ini dapat menjadi fondasi untuk perbaikan di masa mendatang. “Kita harus terus berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan,” tegasnya. Ia percaya bahwa dengan kerja keras dan konsistensi, visi untuk BUMN yang lebih baik dapat terwujud.
Melalui upaya bersama, keinginan untuk menjadikan BUMN berkontribusi besar bagi masyarakat Indonesia bisa dicapai. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi dengan kesungguhan dan kebersamaan. Tanpa dukungan dari semua pihak, cita-cita ini sulit untuk diwujudkan.