www.indofakta.id – Pembangunan kota-kota di Indonesia, termasuk Kota Bekasi, merupakan hal penting yang perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan infrastruktur yang memadai semakin meningkat.
Kota Bekasi, sebagai salah satu daerah perkotaan yang padat, memiliki tantangan tersendiri dalam perencanaan pembangunan. Hal ini melibatkan berbagai aspek, dari ekonomi hingga lingkungan, yang harus ditangani dengan bijaksana oleh pemerintah daerah.
Dalam konteks ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Bekasi memberikan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Dukungan ini menjadi bale dalam Sidang Paripurna yang diadakan untuk membahas berbagai isu yang relevan.
Dukungan FPKS terhadap Raperda RPJMD Kota Bekasi
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan oleh anggota FPKS, Fendaby Surya Putra, mewakili Ketua FPKS, Saifuddaulah. Raperda ini dinilai penting untuk membangun dasar-dasar pembangunan yang lebih kuat bagi Kota Bekasi, terutama dalam konteks jangka menengah.
FPKS mengapresiasi proses penyusunan Raperda yang telah dilakukan secara rinci, mulai dari konsultasi publik hingga pembahasan di DPRD. Proses tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan masukan yang berharga.
Namun, tetap saja ada sejumlah catatan strategis yang harus diperhatikan. FPKS memberikan 14 poin penting yang menjadi perhatian utama dalam implementasi RPJMD ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan FPKS tidak bersifat semata-mata, tetapi juga disertai dengan tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaannya.
Poin-Poin Penting dalam Raperda yang Diajukan
Beberapa poin yang disoroti sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, penegasan bahwa arah RPJMD harus konsisten dengan RPJPD dan Rencana Pembangunan Nasional. Ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan lokal selaras dengan kebijakan nasional.
Penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan juga menjadi sorotan. FPKS menekankan pentingnya menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, serta mempercepat digitalisasi layanan publik yang lebih efisien.
Selain itu, pengembangan sektor jasa dan perdagangan, termasuk pendidikan, kesehatan, serta industri halal, patut dicatat. Sektor-sektor ini memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian daerah dan menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur dan Isu Lingkungan
Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar menjadi fokus lain yang menjadi perhatian FPKS. Terdapat kebutuhan mendasar untuk memberikan akses yang lebih baik di wilayah-wilayah tertinggal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Masalah lingkungan, seperti penanganan banjir dan pengelolaan sampah, juga tak kalah penting. FPKS mengajak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani isu-isu tersebut demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Usulan untuk meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal 10% per tahun juga disampaikan. Dengan langkah ini, diharapkan kemampuan keuangan daerah dapat lebih mandiri dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Peran dan Tanggung Jawab dalam Implementasi Raperda
Digitalisasi sistem pajak dan retribusi juga diharapkan dapat diperkuat dalam rangka mendukung konsep smart city. Ini penting agar semua layanan publik dapat terintegrasi dengan baik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus merugi juga perlu dilakukan. FPKS menekankan bahwa langkah ini krusial agar ke depan BUMD dapat berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan juga menjadi salah satu prioritas. Dengan adanya transportasi yang efisien, diharapkan mobilitas masyarakat dapat meningkat dan mengurangi kemacetan di Kota Bekasi.
