www.indofakta.id – Karaton Surakarta Hadiningrat tengah menghadapi ketegangan baru setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026. Keputusan ini menandakan penunjukan pelaksana untuk kawasan cagar budaya yang dinyatakan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional, dan hal ini menjadi sorotan banyak pihak.
Melalui keputusan tersebut, KGPHPA Tedjowulan ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan cagar budaya di Karaton Surakarta. Namun, penunjukan ini tidak berjalan tanpa perdebatan, terutama dari kubu Gusti Purboyo yang merasa keberatan dan menentang keputusan tersebut secara hukum.
Kuasa hukum kubu Gusti Purboyo, Teguh Satya Bhakti, mengklaim bahwa keputusan Menbud tersebut melanggar peraturan yang ada. Pernyataan ini dihadapi dengan teguh oleh pihak Karaton Surakarta yang menegaskan bahwa keputusan tersebut sah secara hukum.
GKR Koes Murtiyah Wandansari, selaku Pengageng Sasana Wilapa, menegaskan bahwa Keputusan Menbud tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam pandangannya, keputusan tersebut adalah bentuk perlindungan terhadap warisan budaya yang harus dipertahankan.
Polemik ini memperlihatkan adanya ketegangan internal dalam lingkungan Karaton Surakarta. GKR Koes Murtiyah menambahkan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan keputusan tersebut cacat hukum. Hal ini menunjukkan kompleksitas situasi yang melibatkan hukum dan tradisi dalam konteks kebudayaan.
Mengurai Dinamika Konstitusi dan Budaya dalam Keputusan Menbud
Pihak GKR Koes Murtiyah menjelaskan bahwa keputusan Menbud tersebut seharusnya dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam melindungi warisan budaya. Dalam konteks ini, negara berperan aktif untuk menjalankan mandat konstitusi dalam merawat cagar budaya yang ada.
Berdasarkan penjelasan GKR Koes Murtiyah, langkah ini merupakan bukti bahwa negara berkomitmen dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Keputusan Menbud, menurutnya, bukanlah bentuk campur tangan dalam suksesi kepemimpinan di Karaton Surakarta.
Selain itu, pernyataan bahwa jabatan KGPHPA Tedjowulan dan GKR Koes Murtiyah berakhir setelah wafatnya PB XIII justru merupakan klaim sepihak yang tidak memiliki dasar hukum. Gusti Moeng menegaskan bahwa pandangan ini hanyalah interpretasi subjektif yang tidak mendasar.
Dengan demikian, Keputusan Menbud 8/2026 diakui sebagai produk hukum yang sah oleh pihak Karaton Surakarta. Meski ada perdebatan internal, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mendelegitimasi kebijakan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Proses Penunjukan KGPHPA Tedjowulan dan Harapan Pihak Pemerintah
Pada tanggal 18 Januari 2026, Menbud secara resmi menyerahkan Keputusan Menbud 8/2026 yang menunjuk KGPHPA Tedjowulan sebagai penanggung jawab Karaton Surakarta. Penunjukan ini diharapkan bisa memperkuat pelestarian budaya yang ada dan menjaga keutuhan sejarah Karaton.
Menbud Fadli Zon menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga adat, dan keluarga besar Keraton dalam proses revitalisasi kawasan cagar budaya. Harapannya, Tedjowulan mampu menyusun pemetaan rencana revitalisasi yang melibatkan semua pihak terkait.
Pihak Menbud berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang bersinergi demi pelestarian budaya. Hal ini diharapkan dapat menyatukan semua elemen dalam menjaga warisan budaya yang selama ini menjadi identitas masyarakat setempat.
Fadli Zon menekankan perlunya musyawarah dalam proses tersebut, sehingga semua pihak bisa terlibat dan memberikan masukan yang konstruktif. Musyawarah ini menjadi langkah penting agar tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan.
Keberatan Kubu PB IV dan Permasalahan yang Terjadi
Di tengah proses penyerahan keputusan tersebut, terdapat kecaman dari salah satu putri PB XIII, GKR Panembahan Timoer Rumbai Kusuma Dewayani. Dia mengungkapkan ketidakpuasan karena pihaknya merasa tidak dilibatkan dalam acara penyerahan keputusan Menbud.
Keluarga besar PB XIII merasa sebagai tuan rumah seharusnya mendapatkan informasi dan izin terkait acara tersebut. GKR Timoer menyatakan bahwa ketidakadilan dalam proses penunjukan pelaksana sangat terasa, sehingga pihaknya merasa terpinggirkan.
Selanjutnya, GKR Timoer juga mengungkapkan bahwa penyerahan Keputusan Menbud diadakan di kawasan Karaton yang tidak menyertakan pihak keluarga PB XIII. Hal ini membuat mereka merasa tidak dihargai dan terlewatkan dalam keputusan yang berpengaruh pada warisan budaya mereka.
Sebagai bentuk protes, kubu PB XIV Purboyo telah mengirimkan surat keberatan kepada Kementerian Kebudayaan dan menembuskannya kepada pihak presiden. Mereka menuntut keadilan dalam proses yang melibatkan hak-hak mereka terkait pelestarian cagar budaya.
Situasi ini menunjukkan sejauh mana dinamika internal dalam Karaton Surakarta dapat memengaruhi kebijakan pemerintah terkait pelestarian budaya. Ketegangan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat berpotensi mengganggu stabilitas dan keberlanjutan warisan budaya yang sudah ada.