Jakarta – Penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek pengadaan laptop untuk digitalisasi pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kini telah dimulai. Proyek ini melibatkan anggaran negara yang mencapai Rp 9,9 triliun dan menjadi perhatian publik karena berpotensi mencederai sektor pendidikan.
Mengapa proyek besar ini dipertanyakan? Di tahun 2020, kementerian tersebut merencanakan pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah atas. Namun, evaluasi awal menunjukkan bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan kebutuhan riil pendidikan di Indonesia.
Evaluasi Proyek Pengadaan TIK dalam Pendidikan
Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2019, Kemendikbudristek sudah melaksanakan uji coba penggunaan Chromebook sebanyak 1.000 unit. Sayangnya, hasilnya menunjukkan ketidak efektifan. Perangkat ini memerlukan akses internet yang stabil, yang masih menjadi masalah utama di banyak daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran sebesar Rp 9,9 triliun harus benar-benar diinvestasikan dengan cermat untuk memberikan solusi yang bermanfaat.
Dari penjelasan Kepala Pusat Penerangan Hukum, Harli Siregar, kita bisa melihat bahwa penggunaan elektronik berbasis internet tanpa mempertimbangkan infrastruktur yang ada berpotensi menjadi bumerang. Ketidakefektifan ini diperparah dengan rekomendasi dari tim teknis yang lebih memilih laptop dengan sistem operasi Windows. Namun, keputusan tersebut tampaknya hanya memenuhi kepentingan tertentu alih-alih kebutuhan pendidikan nasional yang luas.
Dampak dan Implikasi Penggantian Peralatan
Proyek ini tidak hanya berdampak pada anggaran negara, tetapi juga menimbulkan kontroversi terhadap integritas pengadaan di kementerian. Dengan digantinya rekomendasi dari Windows ke Chromebook, ada dugaan bahwa keputusan tersebut diambil atas dasar persekongkolan. Keputusan yang tidak transparan ini mengancam kualitas pendidikan yang selama ini menjadi fokus pemerintah.
Berbagai upaya penyidikan telah dilakukan untuk mengungkap fakta mengenai proyek pengadaan ini. Tim penyidik melakukan penggeledahan di dua lokasi yang diduga terkait dengan pegawai kementerian. Banyak barang elektronik dan dokumen yang disita, yang kini akan dianalisis untuk menemukan keterkaitan dengan dugaan tindak pidana. Hal ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menginvestigasi keadaan yang mungkin merugikan publik dan anggaran negara.
Dengan demikian, penting bagi kita untuk lebih kritis terhadap pengeluaran dana publik untuk proyek-proyek serupa di masa mendatang. Evaluasi dan transparansi dalam setiap langkah pengadaan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya skandal yang merugikan sektor pendidikan. Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan praktisi pendidikan dalam proses ini akan memperkuat sistem dan membantu memastikan keadilan dalam setiap langkahnya.
