www.indofakta.id – Pemerintah Indonesia belakangan ini menuai kritik tajam akibat kebijakan yang mengambil alih anggaran pendidikan sebesar Rp223,6 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah yang keliru dan tidak sensitif terhadap kebutuhan pendidikan di tanah air, serta berpotensi membahayakan masa depan anak-anak Indonesia.
Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, menambahkan bahwa kebijakan ini muncul pada waktu yang tidak tepat, di mana para wakil rakyat mendorong peningkatan gaji dan tunjangan mereka. Seharusnya, perhatian pemerintah difokuskan pada kebutuhan pendidikan, bukan hanya pada kenyamanan kursi di DPR.
Ironisnya, saat pemerintah mengalihkan dana pendidikan, ratusan sekolah dalam keadaan rusak dan banyak guru honorer yang mendapatkan gaji tidak layak. Apa yang terjadi di lapangan menunjukkan ketidakadilan yang mencolok antara kebutuhan pendidikan dan kepentingan politik.
Pergeseran Anggaran: Apa yang Terjadi dengan Pendidikan?
Dalam konteks ini, ada paradoks yang mencolok. Ratusan triliun rupiah yang seharusnya digunakan untuk pendidikan justru digunakan untuk memenuhi program MBG, yang lebih sesuai dengan sektor kesehatan. Dengan kata lain, alokasi anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan berpindah tangan dengan cara yang merugikan.
Para guru honorer, misalnya, masih banyak yang digaji dengan nominal yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara itu, kondisi ribuan ruang kelas yang rusak parah dan memerlukan perbaikan layak menjadi sorotan. Anak-anak yang terancam putus sekolah semakin terpinggirkan dalam kebijakan yang tidak memihak pendidikan ini.
Jajang mengingatkan bahwa jika pemerintah memang peduli terhadap pendidikan, seharusnya ada pertimbangan yang lebih bijaksana terhadap anggaran. Dengan memotong 50 persen dari gaji dan tunjangan DPR, negara bisa menghemat triliunan rupiah dan mengalokasikannya untuk keperluan pendidikan. Pertanyaannya, mengapa anggaran pendidikan yang berat dipangkas?
Politik Anggaran dan Dampaknya Terhadap Rakyat
CBA menegaskan bahwa MBG seharusnya bukanlah bagian dari anggaran pendidikan. Program ini lebih tepatnya dikategorikan sebagai tanggung jawab sektor kesehatan atau perlindungan sosial. Mengekstrak uang dari pendidikan untuk tujuan yang tidak sesuai sama dengan menukarkan masa depan anak-anak dengan kebutuhan sesaat.
Dalam pandangan Jajang, pemerintah terlihat abai terhadap prioritas dasar pendidikan. Apa makna pendidikan berkualitas jika anak-anak tidak mendapatkan fasilitas yang memadai atau akses terhadap guru yang terlatih? Ini adalah pertanyaan krusial yang harus dijawab oleh para pemangku kebijakan.
Pola politisasi anggaran terlihat mencolok. Program MBG yang dipasarkan dengan jargon “pro rakyat” ternyata menyedot dana pendidikan yang sangat dibutuhkan. Nah, di mana letak keadilan sosial jika yang diuntungkan adalah segelintir elite politik?
Rekomendasi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pendidikan
CBA menawarkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadikan kebijakan pendidikan lebih adil dan efisien. Pertama, pemerintah harus menghentikan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG dan mengalihkan dana tersebut ke pos yang lebih tepat, yaitu kesehatan atau perlindungan sosial.
Kedua, mereka juga merekomendasikan agar kenaikan gaji DPR dibatalkan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat yang lebih membutuhkan. Dengan cara ini, diharapkan DPR bisa lebih fokus pada tanggung jawabnya dalam mengawasi dan memperbaiki kondisi pendidikan, bukan hanya mengejar keuntungan pribadi.
Selain itu, ada perluasan akses pendidikan gratis dan perbaikan infrastruktur di sekolah-sekolah yang rusak. Agar rakyat dapat mengetahui apa yang terjadi dengan anggaran yang ada, transparansi politik anggaran harus menjadi prioritas utama.
Jika anggaran pendidikan terus terkuras demi kepentingan politik, masa depan bangsa akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah dan DPR berpikir jauh ke depan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan rakyat banyak.
Jajang menekankan bahwa bangsa ini tidak akan maju jika kebijakan anggaran hanya menguntungkan segelintir orang. Alih-alih memberikan privilese kepada para pejabat, perhatian harus lebih pada penyediaan ruang kelas yang layak dan guru yang tidak hidup dalam ketidakpastian. Jika tidak, generasi masa depan hanya akan kenyang secara fisik tetapi kekurangan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk bersaing di dunia.
Generasi yang terdidik adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus kembali menjadi prioritas utama, bukan sekadar alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Jika tidak, kita akan menghadapi generasi yang tidak hanya kelaparan pengetahuan, tetapi juga kehilangan harapan.