www.indofakta.id – Pentingnya jaminan kehalalan dalam sektor perikanan menjadi topik yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas dan keamanan produk pangan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan aktif dalam memastikan bahwa produk perikanan tidak hanya memenuhi syarat kehalalan, tetapi juga aspek thoyyib, terutama dalam konteks budidaya dan pengolahannya.
Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, menyebutkan bahwa sektor perikanan memberikan manfaat penting bagi ketahanan pangan masyarakat. Dalam hal ini, kehalalan produk perikanan menjadi kunci untuk menjaga kesehatan masyarakat serta dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan.
“Kita harus menyadari bahwa budidaya perikanan dan industri pengolahannya memiliki posisi strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan sehat bagi masyarakat,” kata Aqil. Aspek kehalalan ini menjadi sangat penting, terutama dalam rangka menghindari potensi kontaminasi yang bisa merugikan konsumsi ikan oleh masyarakat.
Pentingnya Mencermati Titik Kritis Kehalalan dalam Perikanan
Aqil menekankan bahwa ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan produk ikan terkontaminasi dan mengurangi nilai kehalalan. Ini termasuk proses pemeliharaan ikan, sumber pakan, sampai pada cara pengolahan yang harus memenuhi kriteria halal.
“Sangat penting untuk mengenali titik kritis kehalalan yang dapat berimplikasi pada status halal dari produk tersebut,” ujarnya. Oleh karena itu, dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memahami langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan kehalalan produk perikanan.
Salah satu titik kritis yang perlu diwaspadai adalah asal usul benih ikan. Aqil mengingatkan bahwa benih yang berasal dari rekayasa genetik harus melalui sertifikasi halal untuk menjamin kehalalannya. Unsur genetik yang digunakan juga harus diperiksa dengan seksama.
Aspek Penting dalam Pemenuhan Kehalalan Produk Perikanan
Terdapat beberapa aspek lain yang menentukan status kehalalan, seperti penggunaan pakan dan aditif yang diperlukan dalam proses budidaya. “Penggunaan hormon dan vitamin yang tidak diperoleh dari sumber halal bisa jadi penyebab kontaminasi,” lanjut Aqil.
Sebagian besar masyarakat mungkin menganggap bahwa ikan pada umumnya halal, tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Misalnya, proses distribusi yang tidak higienis bisa mengakibatkan kontaminasi yang berbahaya bagi kesehatan konsumen.
Aqil juga menekankan pentingnya proses pengolahan pasca panen yang memenuhi standar untuk menjaga kehalalan produk. Proses ini harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi penurunan status halal produk akhir.
Peran Edukasi dan Kerjasama dalam Meningkatkan Kesadaran Kehalalan
BPJPH berkomitmen untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI). Mereka bertujuan untuk melakukan edukasi dan menyebarluaskan informasi kepada pelaku usaha di bidang perikanan terkait pentingnya pemenuhan aspek halal sesuai aturan perundang-undangan.
Kepala BRPI, Agus Cahyadi, juga mengungkapkan tanggung jawab lembaganya dalam menciptakan kesadaran akan isu kehalalan produk perikanan. “Kami ingin masyarakat dan pelaku usaha memahami bahwa banyak aspek yang harus diperhatikan,” ungkapnya.
Agus menekankan bahwa walaupun ikan termasuk dalam kategori hewan halal, tetap ada titik-titik kritis yang harus digarisbawahi, seperti pemilihan pakan dan obat yang digunakan dalam budidaya. “Edukasi dan pengawasan yang menyeluruh sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi,” tambahnya.
Kehalalan produk perikanan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. Dengan fokus pada kepatuhan terhadap nilai-nilai halal dan thoyyib, diharapkan produk perikanan yang dihasilkan tidak hanya aman untuk dikonsumsi tetapi juga memenuhi tuntutan masyarakat akan kualitas. Sektor perikanan yang sehat akan berkontribusi positif pada ketahanan pangan, ekonomi, dan lingkungan.
Akhirnya, semua pihak diharapkan dapat berperan dalam menjaga dan meningkatkan standar kehalalan produk perikanan, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga penelitian menjadi langkah strategis untuk mencapai tujuan kehalalan yang diharapkan.
