Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini mengusulkan revisi peraturan mengenai perizinan pengelolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap kasus tambang nikel yang terjadi di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Usulan revisi ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses perizinan agar lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Revisi ini tidak bisa diabaikan, terutama di tengah isu lingkungan yang semakin mendesak. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kegiatan bisnis dan perlindungan terhadap ekosistem. Dengan mengubah peraturan, diharapkan proses pengelolaan pulau kecil bisa lebih harmonis dan terintegrasi.
Peraturan Pengelolaan Pulau Kecil Tanpa Mengabaikan Aspek Lingkungan
Menyusul peninjauan tersebut, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dari KKP, Ahmad Aris, menjelaskan bahwa KKP akan meninjau kembali peraturan yang ada. Tujuannya adalah agar terjadi sinkronisasi antara regulasi yang berlainan, sehingga pengelolaan pulau kecil dapat berlangsung lima proses bisnis perizinannya dengan jelas.
Menurut Aris, saat ini KKP tidak memiliki kewenangan langsung dalam perizinan pengelolaan pulau. Di Raja Ampat, pulau-pulau tersebut berada di bawah tanggung jawab Kementerian Kehutanan, karena ditetapkan sebagai kawasan hutan. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi antar kementerian agar pengelolaan pulau kecil bisa dilakukan dengan komprehensif.
Dampak Kegiatan Tambang Terhadap Ekosistem dan Perekonomian Lokal
Lebih lanjut, Aris menyampaikan bahwa penambangan di pulau-pulau kecil dapat memberikan dampak negatif, seperti sedimentasi yang mengganggu ekosistem pesisir. Ketika hujan terjadi, air yang mengalir ke laut membawa serta sedimen, yang dapat menutupi terumbu karang dan lamun. Hal ini tentunya mengganggu kelangsungan hidup ekosistem laut yang penting bagi masyarakat pesisir.
Kerusakan ekosistem pesisir tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam perekonomian masyarakat setempat. Sebab, daerah pesisir merupakan lokasi penting untuk pemijahan ikan dan aktivitas bahari lain, termasuk sektor pariwisata. Dengan adanya koral, lamun, dan beragam spesies ikan, keberagaman hayati di wilayah tersebut menjadi sumber daya yang penting untuk kehidupan masyarakat.
