www.indofakta.id – Pemilihan calon Hakim Agung yang berlangsung saat ini di Komisi III DPR RI seharusnya dijadikan sebagai momen penting dalam memperbaiki sistem peradilan di Indonesia. Proses pemilihan ini bukan sekadar formalitas, tetapi kesempatan untuk memastikan bahwa para wakil Tuhan di dunia hukum ini tidak hanya memiliki keahlian, tetapi juga integritas yang tinggi.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Agus Surono, menegaskan bahwa uji kelayakan dan kepatutan harus menjadi acuan bagi anggota DPR untuk mengembalikan Mahkamah Agung (MA) ke jalur yang benar. Penting bagi pemilihan hakim agung menjadi lebih dari sekadar ajang untuk meloloskan orang-orang tertentu tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kejujuran mereka.
“Seharusnya, seleksi ini memberikan kesempatan bagi institusi peradilan untuk kembali ke prinsip utama. Anggota DPR harus melihat tidak hanya kompetensi, tetapi juga integritas dari para calon hakim agung,” ujar Agus di Jakarta baru-baru ini.
Proses seleksi calon hakim agung berlangsung pada 10-11 September dan akan dilanjutkan pada 16 September dengan penetapan calon terpilih. Komisi III DPR RI telah menerima 13 nama calon hakim agung serta tiga calon hakim ad hoc bidang Hak Asasi Manusia dari Komisi Yudisial.
Untuk memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung, diperlukan 17 hakim agung yang akan mengisi berbagai kamar, termasuk pidana, perdata, agama, serta tata usaha negara. Ini adalah langkah yang krusial mengingat kebutuhan peradilan yang efisien dan adil bagi masyarakat.
MA sekarang dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kasus mafia hukum yang baru-baru ini terungkap serta penangkapan beberapa hakim yang terlibat dalam perkara korupsi. Penyegaran melalui mutasi hakim-hakim belum cukup untuk memastikan perbaikan yang menyeluruh.
Mengembalikan Hukum pada Khitah yang Benar dan Adil
Agus menekankan bahwa meskipun ada pembenahan di internal MA, ini bukanlah sebuah proses yang dapat terjadi dalam semalam. Pembenahan sistem peradilan memerlukan waktu dan usaha yang konsisten dari semua pihak yang terlibat.
“Ada langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki keadaan, namun tidak semudah membalikan telapak tangan,” ungkapnya. Koordinasi antara lembaga peradilan dan masyarakat sipil sangat penting dalam proses ini.
Kami, sebagai bagian dari masyarakat, perlu terus mengingatkan para hakim untuk menjaga komitmen dan kompetensi mereka. Penting untuk memastikan bahwa para hakim yang benar-benar berkualitas tidak terhalang oleh kasus-kasus yang menekan reputasi institusi peradilan.
Media juga memiliki peran vital dalam memberikan dukungan kepada peradilan. Ini adalah waktu yang tepat bagi media untuk membantu mengedukasi publik mengenai pentingnya kejujuran dan integritas dalam proses hukum.
Respons masyarakat terhadap tindakan DPR yang rendah kualitasnya juga memberikan sinyal penting bagi lembaga legislatif. Refleksi ini harus diambil sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, terutama dalam momen seleksi calon hakim agung yang sedang berlangsung.
Pentingnya DPR dalam Proses Seleksi Hakim Agung
Agus juga mengingatkan bahwa DPR harus menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Pemberitaan negatif dan demonstrasi yang melibatkan masyarakat harus dijadikan pelajaran bagi DPR untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik.
“Peristiwa demonstrasi yang melibatkan masyarakat sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga. Saya percaya masih ada anggota DPR yang akan memilih calon hakim agung dengan cermat,” ujarnya.
Proses seleksi ini harus memprioritaskan kualitas, sehingga hasilnya bukan hanya tokoh yang sekadar memenuhi kuota. Dengan ini, diharapkan peradilan di Indonesia dapat berfungsi secara lebih optimal di masa mendatang.
Dia menambahkan pentingnya keterlibatan masyarakat sipil dalam mendukung reformasi hukum. Masyarakat harus terus mengawal proses pemilihan ini demi terciptanya peradilan yang berintegritas.
Akhir kata, ini adalah waktu yang tepat untuk mendorong perwujudan sistem peradilan yang lebih baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kualitas calon hakim agung harus menjadi prioritas utama dalam proses seleksi demi keadilan sosial.
Langkah-Langkah Menuju Peradilan yang Berintegritas dan Merdeka
Untuk memastikan agar Mahkamah Agung benar-benar kembali pada khitah yang diharapkan, dibutuhkan rencana yang jelas dan terarah. Semua pemangku kepentingan harus bersinergi untuk mewujudkannya.
Tidak hanya DPR dan MA, keterlibatan berbagai elemen masyarakat perlu dilibatkan dalam proses audit dan pemantauan secara berkala. Ini meliputi lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan bahkan media untuk memastikan transparansi.
Pembenahan juga perlu dilakukan dalam hal pendidikan bagi hakim agar mereka lebih memahami prinsip-prinsip hukum yang baik dan benar. Pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim harus menjadi agenda rutin demi menjaga kualitas peradilan.
Sebagai penutup, harapan akan peradilan yang lebih baik harus selalu ada. Setiap langkah menuju perbaikan harus didukung oleh semua pihak agar Mahkamah Agung mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan bagi masyarakat.
Jika semua pihak berkomitmen dan bekerja sama, bukan tidak mungkin Indonesia bisa memiliki peradilan yang bersih dan merdeka dari intervensi politik atau kepentingan pribadi. Kinerja DPR dalam seleksi ini akan menjadi tonggak awal perubahan yang diharapkan oleh masyarakat.